Image Image Image Image Image
X

KONTEKS SEJARAH

PEMBANTAIAN 1965-1966 DI INDONESIA

Disunting dari observasi atas pembantaian, dampak, dan implikasinya, oleh sejarawan John Roosa. Terima kasih disampaikan kepada John Roosa yang telah menyiapkan ringkasan ini. Catatan tambahan pada pembukaan dan penutupan ditulis oleh Joshua Oppenheimer.

Pada tahun 1965, pemerintah Indonesia digulingkan oleh tentara. Sukarno, presiden pertama Indonesia, pendiri gerakan non-blok, dan pemimpin revolusi nasional melawan penjajahan Belanda, disingkirkan dan digantikan oleh Jenderal Suharto yang berhaluan sayap kanan. Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menjadi salah satu pendukung utama perjuangan melawan penjajahan Belanda, dan didukung penuh oleh Presiden Sukarno (yang bukanlah seorang komunis), segera dilarang.

Penggulingan Sukarno berawal dengan penculikan enam orang jenderal Angkatan Darat dalam sebuah operasi yang dinamai Gerakan 30 September (G30S). Pada saat terjadinya penculikan itu, PKI adalah partai komunis terbesar di dunia di luar negara-negara komunis. Partai tersebut secara resmi bertekad untuk meraih kekuasaan melalui pemilihan umum, dengan dukungan afiliasinya, termasuk serikat buruh di seluruh Indonesia dan serikat tani yang banyak beranggotakan petani tanpa tanah. Salah satu isu utama yang diangkat dalam kampanye PKI adalah reforma agraria (land reform), juga nasionalisasi perusahaan tambang, minyak, dan perkebunan milik asing. Dalam kampanye ini, PKI berusaha memobilisasi kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk keuntungan rakyat Indonesia yang, setelah ratusan tahun dieksploitasi penjajahan, pada umumnya adalah rakyat sangat miskin. Pihak militer menuduh PKI, seluruh anggotanya dan anggota organisasi yang berafiliasi dengannya, sebagai otak dan penggerak G30S.

Setelah operasi militer di tahun 1965 itu, setiap orang yang menentang pemerintahan diktatorial militer Orde Baru dapat dituduh sebagai komunis, juga mereka yang menjadi anggota serikat buruh, para petani tanpa lahan, intelektual, dan orang Tionghoa, termasuk mereka yang memperjuangkan redistribusi penguasaan sumber-sumber daya ekonomi pada masa pasca penjajahan.

Dalam waktu kurang dari satu tahun, dengan bantuan langsung dari pemerintah negara-negara barat, lebih dari satu juta orang yang dicap sebagai komunis dibunuh. Di Amerika Serikat, pembantaian ini dianggap sebagai “kemenangan besar atas komunisme”, dan secara umum dirayakan sebagai berita baik. Majalah Time melaporkannya sebagai “berita terbaik dari Asia bagi negara Barat untuk beberapa tahun mendatang,” sementara The New York Times menulis berita utama, “Secercah Cahaya di Asia,” dan memuji pemerintah Amerika Serikat di Washington yang berhasil menyembunyikan peran mereka di dalam pembunuhan tersebut.

(Pengkambinghitaman orang-orang Tionghoa, yang sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-18 dan 19, dilakukan berkat hasutan dinas intelijen Amerika Serikat yang berupaya mengganjal hubungan rezim baru di Indonesia ini dengan pemerintah Republik Rakyat Cina. Pembantaian anggota PKI serta serikat buruh dan tani yang berafiliasi dengan PKI sampai ke tingkat desa juga didorong oleh Amerika Serikat karena khawatir bahwa tanpa pemberantasan “sampai ke akar-akarnya,” rezim baru di Indonesia suatu saat akan mengakomodasi basis komunis yang masih ada.)

Di banyak daerah di Indonesia, tentara merekrut orang-orang sipil untuk melakukan pembunuhan. Mereka diorganisasikan dalam kelompok paramiliter, diberi pelatihan dasar militer (dan dukungan militer yang memadai). Di provinsi Sumatera Utara dan di tempat-tempat lain, anggota paramiliter direkrut sebagian besar dari para preman. Semenjak saat pembantaian dilakukan, pemerintah Indonesia merayakan “penumpasan komunis” sebagai sebuah perjuangan patriotik dan menyanjung para anggota paramiliter dan preman sebagai pahlawan, memberi mereka keleluasaan dan kekuasaan. Orang-orang ini dan anak buahnya banyak menduduki jabatan penting—dan menindas lawan-lawannya—sejak saat itu.

Dalih yang dipakai untuk melakukan genosida pada 1965-1966 adalah pembunuhan enam orang jenderal pada dini hari 1 Oktober 1965. [Joshua Oppenheimer]

1.10.1965: Beberapa perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tidak puas kepada atasannya melancarkan Gerakan 30 September (G30S), membunuh enam orang jenderal Angkatan Darat dalam sebuah kudeta gagal dan membuang jasad mereka ke dalam sebuah sumur di selatan Jakarta. Pada saat yang sama, pasukan G30S mengambil alih stasiun Radio Republik Indonesia dan mengumumkan bahwa mereka bertujuan melindungi Presiden Sukarno dari kelompok kecil jenderal-jenderal sayap kanan yang berencana merebut kekuasaan. Gerakan 30 September dapat dilumpuhkan sebelum sebagian besar rakyat Indonesia mengetahui keberadaannya. Panglima Angkatan Darat berkedudukan tinggi yang selamat dari gerakan, Mayor Jenderal Suharto, meluncurkan serangan balasan yang cepat dan mengusir pasukan G30S dari Jakarta dalam waktu satu hari.

Suharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) mendalangi G30S dan kemudian menyelenggarakan sebuah pembantaian terhadap orang-orang yang terkait dengan partai tersebut. Pasukan Suharto menangkapi lebih dari satu setengah juta orang dan menuduh semuanya terlibat dalam G30S. Dalam sebuah pertumpahan darah paling buruk di abad ke-20 ini, ratusan ribu orang dibunuh oleh tentara tentara dan milisi pendukungnya, sebagian besar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara sejak akhir 1965 sampai pertengahan 1966. Dalam suasana darurat nasional, Suharto pelan-pelan merongrong kekuasaan Presiden Sukarno dan mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden de-facto (dengan kewenangan memberhentikan dan mengangkat menteri) pada Maret 1966.

Pembantaian ini dilakukan dengan sangat berlebihan jika melihat alasan penyebabnya. Gerakan 30 September adalah persekongkolan berskala kecil yang dilaksanakan oleh segelintir orang. Korban keseluruhan adalah dua belas orang terbunuh. Suharto membesar-besarkannya sedemikian rupa sehingga peristiwa itu tampak seperti sebuah konspirasi nasional berkelanjutan dan akan melakukan pembunuhan massal. Berjuta-juta orang yang berhubungan dengan PKI, bahkan para petani buta huruf di dusun-dusun terpencil, ditampilkan sebagai gerombolan pembunuh yang secara kolektif bertanggung jawab atas Gerakan 30 September.

Sampai penghujung masa kekuasaan rezim Suharto pada 1998, pejabat pemerintah dan perwira militer Indonesia menggunakan hantu PKI sebagai tanggapan atas setiap masalah kerusuhan atau gejala pembangkangan. Kata kunci dalam wacana rezim ini adalah “bahaya laten komunisme.” Pemberantasan PKI yang tak kunjung usai, sungguh-sungguh merupakan alasan keberadaan (raison d’être) bagi rezim Suharto. Landasan hukum yang dijadikan permulaan dan dipakai rezim Suharto untuk menguasai Indonesia selama lebih dari 30 tahun adalah perintah dari Presiden Sukarno pada 3 Oktober 1965 yang memberi wewenang kepada Suharto untuk “memulihkan ketertiban.” Perintah itu dikeluarkan dalam keadaan darurat. Tapi bagi Suharto, keadaan darurat itu tidak pernah berakhir.

Dalam membangun ideologi yang membenarkan kediktatorannya, Suharto menampilkan dirinya sebagai juru selamat bangsa yang telah menumpas Gerakan 30 September. Rezim yang dibangunnya terus menerus menanamkan peristiwa tersebut ke dalam benak masyarakat luas melalui semua metode propaganda negara: buku teks, monumen, nama-nama jalan, film, museum, upacara peringatan, dan hari besar nasional. Rezim Suharto memberi dasar pembenaran keberadaannya dengan menempatkan G30S tepat pada jantung narasi historisnya menggambarkan PKI sebagai kekuatan jahat tak terperikan. Di bawah Suharto, anti-komunisme menjadi agama negara, lengkap dengan segala tanggal, ritual, dan situs sakralnya.

Sungguh mencengangkan bahwa kekerasan anti-PKI, suatu kejadian dengan skala demikian luas, ternyata salah dimengerti sedemikian parah. Tentu saja keterlibatan baik personil militer maupun penduduk sipil dalam pembantaian itu telah mengaburkan persoalan tanggung jawab. Bagaimanapun, dari sedikit yang sudah diketahui, jelaslah bahwa militer yang memikul bagian tanggung jawab terbesar, dan bahwa pembunuhan itu lebih merupakan kekerasan yang terencana dan birokratik daripada kekerasan massa yang spontan. Dengan mengarang cerita-cerita bohong mengenai G30S dan mengendalikan media massa sedemikian ketat, kelompok kecil perwira di sekitar Suharto menciptakan suasana di kalangan masyarakat luas bahwa PKI sedang bersiap-siap untuk perang. Tanpa provokasi yang disengaja oleh ahli-ahli propaganda militer, masyarakat tidak akan percaya bahwa PKI merupakan ancaman yang mematikan karena partai ini bersikap pasif setelah G30S ditaklukkan. (Pihak militer bekerja keras menyulut kemarahan rakyat melawan PKI sejak Oktober 1965 dan bulan-bulan selanjutnya; pemerintah Amerika Serikat secara aktif mendorong tentara Indonesia untuk mengejar seluruh anggota PKI sampai di tingkat yang paling rendah.) Tentara mendorong milisi sipil untuk bertindak, memberi mereka jaminan impunitas, dan mengatur dukungan logistik.

Berlawanan dengan keyakinan umum, kekerasan gila-gilaan oleh penduduk desa bukanlah merupakan hal yang lazim terjadi. Tentara di bawah komando Suharto biasanya memilih penghilangan paksa secara diam-diam daripada melakukan eksekusi di depan umum sebagai peringatan kepada masyarakat luas. Tentara dan milisia pendukungnya cenderung untuk melaksanakan pembunuh berskala besar secara rahasia: mereka menjemput tahanan dari penjara pada malam hari, membawa mereka dengan truk ke sebuah tempat terpencil, mengeksekusi mereka, dan lalu mengubur jasad mereka di kuburan massal tanpa tanda atau melemparnya ke sungai.

Tragedi sejarah modern Indonesia tidak hanya terletak pada pembunuhan massal 1965-1966 yang diorganisasi Angkatan Darat saja, tapi juga pada bertakhtanya para pembunuh, yang memandang pembunuhan massal dan operasi-operasi perang urat syaraf sebagai cara-cara sah dan wajar dalam mengelola tata pemerintahan. Sebuah rezim yang mengabsahkan dirinya dengan mengacu kepada sebuah kuburan massal di Lubang Buaya dan bersumpah “peristiwa sematjam ini tidak terulang lagi” mewariskan kuburan massal tak terbilang dari satu ujung tanah air ke ujung lainnya, dari Aceh di ujung barat sampai Papua di ujung timur. Pendudukan Timor Leste dari 1975 sampai 1999 telah meninggalkan puluhan ribu, jika bukan ratusan ribu, korban mati, kebanyakan terkubur tanpa nama. Setiap kuburan massal di Nusantara menandai pelaksanaan kekuasaan negara yang sewenang-wenang, tertutup, dan rahasia.

Dikeramatkannya peristiwa yang relatif kecil (G30S) dan penghapusan peristiwa bersejarah tingkat dunia (pembunuhan massal 1965-1966) telah menghalangi empati terhadap korban, seperti keluarga para perempuan dan laki-laki yang hilang. Sementara berdiri sebuah monumen di dekat sumur, tempat pasukan G30S membuang jasad tujuh perwira Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965, tidak ada satu monumen pun menandai kuburan-kuburan massal yang menyimpan ratusan ribu orang yang telah dibunuh atas nama penumpasan G30S. [John Roosa]

Menitikberatkan pertanyaan pada siapa membunuh jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965 telah berfungsi menjadi semacam fetish (pengalih perhatian), menggeser semua perhatian dari pembunuhan terhadap lebih dari satu juta orang yang dituduh komunis pada bulan-bulan selanjutnya. Rezim Suharto memproduksi propaganda tanpa henti mengenai ‘kekejaman komunis’ dibalik pembunuhan para jenderal, dan sampai hari ini, sebagian besar pembahasan mengenai genosida telah tergusur oleh tema ini. Dan hal ini juga terjadi pada kebanyakan bahan bacaan berbahasa Inggris. Bagi saya, berpartisipasi dalam perdebatan mengenai “siapa membunuh para jenderal” terasa janggal, dan itu sebabnya mengapa saya tidak menampilkannya dalam Jagal.

Genosida di Rwanda dipicu peristiwa tewasnya Presiden Rwanda Juvénal Habyarimana (dari etnis Hutu) setelah pesawatnya ditembak jatuh ketika sedang menuju Kigali. Memusatkan perhatian kepada siapa yang menembak jatuh pesawat itu (apakah ekstremis Tutsi? apakah ekstremis Hutu yang bertindak sebagai provokator?) alih-alih melihat pembunuhan 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dalam 100 hari sungguh tidak bisa diterima. Demikian pula dengan pertanyaan siapa yang menyulut kebakaran Reichstag tidak relevan dengan pemahaman mengenai Holocaust. Pertanyaan “apakah betul bahwa beberapa perwira tentara yang berada di balik pembunuhan enam jenderal itu didukung oleh pimpinan PKI” bukan hanya tidak penting, tetapi lebih dari itu, sebagaimana ditunjukkan oleh John Roosa di atas, pertanyaan tersebut memainkan peran jahat dalam rangka memalingkan perhatian dari pembunuhan massal yang penting dalam sejarah dunia. Bayangkan jika, di Rwanda, pertanyaan fundamental mengenai apa yang terjadi pada tahun 1994 adalah “siapa yang menembak jatuh pesawat presiden?” Hal ini hanya masuk akal jika para pembunuh massal itu masih duduk di tampuk kekuasaannya…. [Joshua Oppenheimer]

Baca juga bahan pendukung di laman Facebook Jagal (The Act of Killing). Sebagian bisa diunduh gratis.